Senator Riri Sudah Perjuangkan Kebutuhan Bengkulu di Senayan

Featured Politik
Bagikan:

radarbengkuluonline.com, BENGKULU – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief menyampaikan berbagai aspirasi Bengkulu dalam Sidang Paripurna ke-7 di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, kemarin.

Diantaranya terkait penanganan banjir yang belum tuntas dan harapan masyarakat akan adanya solusi permanen. Seperti pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pembangunan waduk yang secara ilmiah dinilai dapat memberikan banyak manfaat.

“Waduk bisa dijadikan pembangkit listrik, memenuhi kebutuhan air, tempat budidaya ikan, mengairi sawah, tempat hiburan, pendidikan, bahkan sebagai tempat rekreasi. Sekalipun memang tetap harus dengan pengawasan juga karena tidak sedikit berita tentang adanya yang tenggelam di waduk karena kurangnya pengawasan,” ungkap Riri.

Alumni Psikologi Universitas Indonesia ini juga menyampaikan terkait pengembangan desa wisata di Bengkulu yang memerlukan intervensi dari kementerian terkait dengan pertimbangan banyaknya manfaat positif dari pengembangan desa wisata selain dari sisi ekonomi.

“Desa wisata dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di desa. Perpindahan orang desa ke kota juga bisa ditekan dengan desa wisata. Dukungan yang terpenting adalah menyangkut pembangunan infrastruktur desa wisata.”

Ia juga menyampaikan rasa keberatan sejumlah masyarakat akan kenaikan tarif listrik, wacana pemerintah untuk menghapus pertalite, pola distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang bermasalah. “Persoalan distribusi energi ini dan tarifnya yang mahal di tengah-tengah masyarakat cukup meresahkan mengingat perannya yang sangat vital dalam kehidupan. Kalau semua produk energi ini naik, perlahan-lahan bisa memperpanjang barisan penduduk miskin dan pengangguran.”

Selain itu, ia juga menyampaikan aspirasi terkait profesionalisme birokrat, pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), penambahan tenaga guru, revolusi mental, penanggulangan narkoba, hingga pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bengkulu.

“Pemerintah diminta dapat mendorong agar penanganan narkoba dilakukan secara masif di daerah-daerah dengan mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkotika di daerah masing-masing.” (idn)